Bupati Buleleng Kembalikan Waktu Kerja THL DLH Jadi 30 Hari Kerja, Dibutuhkan Anggaran Sekitar Rp 500 Juta

Bupati Buleleng Kembalikan Waktu Kerja THL DLH Jadi 30 Hari Kerja, Dibutuhkan Anggaran Sekitar Rp 500 Juta

BULELENG - Bupati Agus Suradnyana mengatakan, bahwa dirinya akan mengembalikan waktu kerja para Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng menjadi 30 hari kerja.

Pengurangan hari kerja tersebut dikarenakan refocusing anggaran yang dilakukan hampir seluruh daerah. Rasionalisasi anggaran dilakukan untuk dialihkan ke penanganan pandemic Covid-19. Anggaran untuk pembayaran para tenaga harian ini akan disusun kembali di anggaran perubahan. Sehingga, para pekerja bisa kembali bekerja 30 hari selama sebulan.

“Sudah dilaporkan ke saya dan saya menyetujui untuk dikembalikan seperti semula,” jelas Bupati Agus Suradnyana saat dikonfirmasi mengenai tuntutan para THL di DLH, Jumat (24/7).

Untuk pembayaran servis kendaraan operasional pengangkut sampah, Bupati Agus Suradnyana mengungkapkan tidak bisa masing-masing sopir yang melakukan. Hal tersebut tidak bisa dilakukan mengingat prinsip penggunaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, harus ada pihak ketiga yang dapat mempertanggungjawabkan dan telah melakukan kerjasama dengan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian, mengenai BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Agus Suradnyana sedang melakukan penjajagan kalau memang diperlukan. “Perbaikan kendaraan harus ada yang bertanggungjawab. Untuk BPJS ketenagakerjaan, saya masih menjajagi jika saja diperlukan. Siapa yang paling beresiko itu yang didahulukan. Bertahap,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DLH Buleleng, Ariston Adhi Pamungkas, SP, MEnvMan menyebutkan kebijakan ini diambil murni karena adanya refocusing anggaran terkait pandemi Covid-19. Namun, kebijakan yang diambil telah dikomunikasikan sebelumnya kepada para THL.

Anggaran yang telah direfocusing tersebut dibagi secara proporsional. Agar seiring sejalan antara kendaraan bisa jalan dan para pekerja di lapangan bisa beroperasional. “Jadi, kita berbagi. Kendaraannya bisa diservis secara berkala dan orangnya bisa bekerja,” sebutnya.

Mantan Kepala Bidang Penelitian, Pendataan, dan Evaluasi pada Bappeda Buleleng ini menambahkan DLH sudah mengajukan tambahan pagu anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proses masih sedang berjalan. Pengajuan anggaran juga harus memperhatikan keadaan fiskal daerah. Anggaran yang diperlukan sekitar Rp 500 Juta.

“Tentunya ini jumlah yang cukup besar untuk keadaan daerah yang sedang dilanda pandemic Covid-19,” tutup Ariston Pamungkas. (***)